Dilansir dari berita Umsida.ac.id – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo terus memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga strategis. Kali ini, UMSIDA menjalin kerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), Memorandum of Agreement (MoA), dan Implementation Agreement (IA) yang dirangkaikan dengan sosialisasi demokrasi bagi mahasiswa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gedung Kantor Pusat Lantai 1 Kampus 1 Umsida pada Senin (18/05/2026) dengan mengusung tema “Mahasiswa Melek Demokrasi: Bersama Awasi Pemilu.”
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor I Umsida, Prof.Dr. Hana Catur Wahyuni MT IPM, Dekan Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) UMSIDA, Dr Poppy Febriana M.MedKom, Kepala Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional (LKUI) UMSIDA, Isna Fitria Agustina M.Si, Kaprodi Hukum, Dr Lidya Sherly Muis MH MKn, jajaran dosen, Himpunan Mahasiswa Hukum, serta asisten laboratorium Hukum.
Sementara itu, dari pihak Bawaslu Sidoarjo hadir Ketua Bawaslu, Agung Nugraha SH bersama jajaran, yakni Agisma Dya Fastari SSos, Fathur Rohman MKom, Adinda Masita Dewi, Moeh Arif SSos, dan staf sekretariat.
Kolaborasi Strategis untuk Penguatan Demokrasi
Dalam sambutannya, Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Prof Dr Hana Catur Wahyuni MT IPM menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh hanya terpaku pada pembelajaran di ruang kelas semata.
“Mahasiswa itu tidak boleh hanya duduk di bangku kuliah saja. Perspektif di luar perlu kita ikuti, regulasi di luar juga perlu kita adopsi sehingga kita paham apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, mahasiswa perlu memiliki pemahaman terhadap isu sosial, hukum, dan regulasi agar mampu memberikan pandangan yang objektif, kritis, dan tetap menjunjung etika.
Prof Hana juga berharap kerja sama antara UMSIDA dan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata, melainkan dapat diwujudkan melalui berbagai program kolaboratif yang berdampak nyata.
“Kami berharap selepas dari MoU ini akan banyak kegiatan yang melibatkan UMSIDA dengan Bawaslu, baik pengabdian, penelitian, sosialisasi, maupun kegiatan lain,” katanya.
Beliau turut mengajak mahasiswa untuk aktif memanfaatkan peluang kolaborasi yang terbuka melalui kerja sama tersebut. Menurutnya, masa perkuliahan merupakan waktu yang tepat untuk memperluas pengalaman dan wawasan di luar kampus.
“Mahasiswa itu harus gercep. Masa kuliah hanya empat tahun, jadi manfaatkan untuk mencari pengalaman dan memahami tantangan di luar kampus,” tambahnya.
Pentingnya Pemahaman Soal Isu Demokrasi
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha SH, menjelaskan bahwa saat ini Bawaslu tengah berfokus pada penguatan konsolidasi demokrasi pasca proses elektoral 2024.
Menurutnya, dinamika politik dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya masih menunjukkan berbagai tantangan, mulai dari konflik sosial hingga ketimpangan keadilan dalam proses demokrasi.
“Pemilihan umum itu adalah pintu gerbang apakah semangat para pendiri bangsa akan tercapai atau tidak,” ujarnya.
Beliau menyebut terdapat dua tantangan besar yang saat ini menjadi perhatian dalam proses demokrasi, yakni maraknya penyebaran hoaks dan praktik politik uang.
“Dua hal ini tingkat cederanya sangat tinggi,” tandasnya.
Pak Agung menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi memicu konflik sosial serta menurunkan kualitas demokrasi, khususnya di tingkat daerah.
Sebagai upaya penguatan demokrasi, Bawaslu kini mulai mengembangkan pendekatan back to campus dengan menggandeng perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, guna membangun kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda.
Melalui kolaborasi ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen edukasi demokrasi yang kritis, partisipatif, dan berintegritas dalam mengawal proses demokrasi di masyarakat.
Bawaslu Tekankan Peran Mahasiswa sebagai Agen Perubahan Demokrasi
Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Agung Nugraha SH, menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan sekaligus penjaga idealisme demokrasi di tengah masyarakat.
Menurutnya, semangat kritis dan idealisme generasi muda menjadi modal penting dalam menjaga kualitas demokrasi di masa mendatang.
“Semangat idealisme itu ada di rekan-rekan muda. Makanya kami ingin mendorong peran aktif mahasiswa agar 2029 kita tidak kecolongan lagi dalam distribusi elektoral,” katanya.
Pak Agung juga menyampaikan bahwa Bawaslu membuka ruang diskusi seluas-luasnya bagi mahasiswa, baik melalui forum akademik resmi maupun diskusi nonformal terkait hukum, kepemiluan, dan kebijakan publik.
“Mungkin ada kelompok belajar atau kegiatan mahasiswa yang ingin berdiskusi soal hukum, pemilu, atau kebijakan publik, kami terbuka. Tidak harus selalu resmi,” ujarnya.
Melalui pendekatan tersebut, Bawaslu berharap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dapat semakin aktif dalam membangun budaya demokrasi yang sehat, kritis, dan berintegritas di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.
Penulis : Romadhona
Editor : LKUI UMSIDA
