lkui.umsida.ac.id – Di tengah arus modernisasi yang seringkali menggerus nilai-nilai tradisional, masyarakat Suku Tengger di Desa Ngadisari justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Fenomena unik ini menarik perhatian Program Studi Administrasi Publik (AP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) untuk melakukan eksplorasi mendalam melalui kegiatan Cultural Exchange. Pembelajaran lapangan ini bukan sekadar kunjungan wisata, melainkan upaya akademik untuk membedah bagaimana kebijakan publik bisa hidup berdampingan dengan hukum adat yang sakral. (21/04).
Kegiatan ini membawa dimensi internasional dengan hadirnya akademisi dan mahasiswa asing. Mereka diajak melihat langsung bagaimana sebuah komunitas mengelola wilayahnya tanpa kehilangan jati diri. Inti dari pembelajaran ini adalah memahami bahwa tata kelola pemerintahan tidak harus kaku dan bersifat satu arah dari atas ke bawah (top-down). Dalam diskusi hangat di bawah suhu sejuk Bromo, Bambang Suprapto, tokoh adat setempat, memberikan pemaparan komprehensif mengenai pondasi kehidupan masyarakatnya. Ia menekankan bahwa ketaatan warga terhadap adat bukanlah beban, melainkan bentuk syukur dan pengabdian. “Masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat berbudi luhur yang menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini juga merupakan wilayah suci yang dijaga melalui berbagai ritual adat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa identitas mereka terikat erat pada sejarah panjang legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Kedekatan spiritual ini tercermin dari keberadaan pura sebagai pusat peribadatan yang sangat dihormati. Meski di era globalisasi, cara pandang masyarakat terhadap kesucian wilayah tetap tidak berubah. “Meskipun umat Hindu di seluruh dunia memiliki Tuhan yang sama, yang membedakan adalah cara beribadah dan adatnya. Di Tengger, nilai kesucian sangat dijaga,” tambahnya.
Hal yang paling menarik bagi para peneliti Administrasi Publik adalah penerapan model tata kelola hibrida. Di Ngadisari, sistem digital pemerintah berjalan beriringan dengan norma-norma lokal. Misalnya, dalam urusan kependudukan, warga sudah mengikuti sistem modern, namun untuk urusan pemanfaatan lahan dan sosial, hukum adat memegang kendali penuh untuk penyesuaian. Salah satu poin krusial yang ditegaskan dalam pertemuan tersebut adalah ketatnya aturan mengenai kepemilikan tanah. Masyarakat Tengger sangat sadar akan potensi eksploitasi lahan oleh pihak luar. Oleh karena itu, ada konsensus adat yang melarang penjualan tanah kepada investor asing atau pihak di luar komunitas Tengger. “Investor kan gak gampang ya masuk sini jadi kita ini sangat menjaga alam,” tegas Bambang dalam diskusi tambahan. Beliau menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah benteng utama agar alam Bromo tetap lestari dan tidak rusak oleh pembangunan yang hanya mengejar profit semata. Ketegasan ini berdampak pada kemandirian ekonomi warga. “Hotel dan usaha di kawasan ini sebagian besar milik masyarakat Tengger sendiri. Kami ingin mempertahankan pariwisata tanpa menghilangkan nilai adat,” ujarnya. Dengan model ini, warga lokal bukan hanya menjadi penonton di rumah sendiri, melainkan menjadi aktor utama dalam perputaran ekonomi pariwisata.
Selain masalah lahan, ketahanan budaya Tengger juga didukung oleh kesadaran generasi mudanya. Fenomena urban braindrain (anak muda berpendidikan yang enggan pulang) tidak terlalu terlihat di sini. Sebaliknya, ada semangat kuat bagi para pemuda yang telah menempuh pendidikan tinggi di berbagai kota besar untuk kembali dan mengabdikan ilmu mereka di desa. Bambang menyebutkan bahwa anak-anak mereka yang kuliah nantinya akan kembali lagi ke Tengger. Mereka membawa perspektif modern untuk memperkuat struktur adat, bukan untuk merusaknya. Semangat kebersamaan ini meminimalisir gesekan sosial yang biasanya terjadi di daerah wisata. “Di desa Tengger, hampir tidak ada permasalahan sosial karena masyarakat memegang teguh nilai adat dan kebersamaan,” tutup Bambang.
Baca juga: Perkuat Jejaring Global, Rektor Umsida Sambut Delegasi Filipina dan Malaysia
Hadirnya pakar internasional seperti Kenneth Lee Tze Wui, Madlyn D. Tingco, dan Zshyna Mae V. Ahmed memberikan validasi bahwa model Tengger bisa menjadi inspirasi bagi dunia. Madlyn D. Tingco secara khusus menyoroti keramahan dan keteraturan sosial yang tercipta dari kepatuhan adat. “Tempat ini sangat nyaman dan masyarakatnya ramah. Saya melihat nilai harmoni yang kuat di sini, dan ini menjadi pembelajaran penting dalam governance berbasis budaya,” ungkap Madlyn. Melalui Cultural Exchange ini, Prodi AP Umsida ingin membekali mahasiswanya dengan pemahaman bahwa kebijakan publik yang inklusif adalah kebijakan yang mampu beradaptasi dengan konteks lokal. Di masa depan, para lulusan diharapkan mampu merancang solusi pemerintahan yang tidak hanya canggih secara administratif, tetapi juga memiliki kedalaman nilai budaya.
LKUI Umsida
