lkui.umsida.ac.id – Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menancapkan tonggak sejarah baru dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang, Umsida sukses menyelenggarakan konferensi akbar bertajuk The 1st International Conference on Public Administration, Policy Advocacy, Public Management, Strategic Communication, and Reform. Kegiatan yang berlangsung khidmat di Hall Sekda Pemkab Rembang ini tidak hanya menjadi ajang diskusi intelektual berskala global, namun juga menjadi momentum peresmian kerja sama strategis antara institusi pendidikan tinggi dengan pemerintah daerah melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Penandatanganan kerja sama ini menjadi sorotan utama dalam rangkaian acara, mengingat pentingnya kolaborasi antara akademisi dan praktisi dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran serta berbasis data. Kehadiran delegasi dari Umsida disambut dengan sangat hangat oleh jajaran pimpinan tertinggi di Kabupaten Rembang yang memandang akademisi sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah ke depan. Prosesi pembukaan acara ini diawali dengan opening speech yang disampaikan langsung oleh Bupati Rembang, H. Harno, S.E. Harapan besar disematkan agar kerja sama ini menjadi pintu masuk bagi berbagai program kolaboratif lainnya, seperti pengabdian masyarakat, penelitian kebijakan, hingga program magang mahasiswa yang terintegrasi dengan kebutuhan birokrasi daerah. Sejalan dengan visi tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Dr. Fachrudin, S.H., M.H., CFrA., tampil sebagai keynote speaker dalam konferensi internasional tersebut.
Baca juga: Internasionalisasi Kampus: Prodi Administrasi Publik Umsida Hadirkan Pakar Lintas Negara dalam Acara Visiting Professor 2026
Konferensi internasional ini mengusung tema yang sangat krusial di era pasca-pandemi, yakni “Urgency Local Governance: Building Resilient and Participatory Communities in Asia”. Tema ini dipilih untuk membedah sejauh mana pemerintahan lokal di kawasan Asia mampu membangun ketangguhan komunitas melalui partisipasi aktif warga. Untuk memberikan perspektif yang luas, konferensi ini melibatkan mitra akademis internasional dari berbagai negara, di antaranya adalah Universiti Tunku Abdul Rahman Malaysia (UTAR) dan Pangasinan State University (PSU) dari Filipina. Para pakar dari kedua negara tersebut memberikan gambaran komparatif mengenai bagaimana reformasi administrasi publik dijalankan di negara tetangga, yang kemudian didiskusikan bersama untuk mencari formula terbaik bagi penguatan tata kelola di Indonesia.
Selain pembicara mancanegara, sesi diskusi ilmiah ini juga diperkuat oleh deretan pakar dari dalam negeri. Narasumber ahli dari internal Umsida bersinergi dengan akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk membedah isu-isu terkait advokasi kebijakan, manajemen strategis, hingga komunikasi publik yang efektif. Diskusi yang berlangsung dinamis di Hall Sekda tersebut berhasil merangkum berbagai pemikiran kritis mengenai pentingnya reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Melalui integrasi antara teori yang dipaparkan para akademisi dan realitas lapangan yang disampaikan oleh jajaran pemangku kepentingan di Rembang, konferensi ini berhasil merumuskan rekomendasi-rekomendasi strategis bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif. Kegiatan ini secara keseluruhan membuktikan bahwa peranan universitas tidak lagi terbatas di dalam ruang kelas, melainkan harus mampu terjun langsung ke tengah masyarakat dan birokrasi. Dengan terlaksananya MoU antara Umsida dan Pemkab Rembang, kedua belah pihak sepakat untuk terus mengawal implementasi dari kesepakatan tersebut agar memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah.
Baca juga: Langkah Strategis AP Umsida Lewat International Class Laboratory – Persiapkan Ahli Kebijakan Masa Depan
LKUI Umsida
